Gelar Diskusi Publik Akhir Tahun, IKA UPI Bongkar Implementasi Kurikulum Merdeka

(Kiri ke kanan) Sekretaris Jenderal IKA UPI Najip Hendra SP, Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan KBB Dadang A Sapardan, dan Tenaga Ahli BBPMP Jawa Barat Dwi Joko Widiyanto dalam diskusi akhir tahun IKA UPI pada Jumat, 23 Desember 2022.

Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia (IKA UPI) menggelar diskusi publik bertajuk Praktik dan Relfeksi Merdeka Belajar di Jawa Barat. Dalam perhelatan itu, terungkap Indonesia yang telah sejak lama mengalami krisis pembelajaran. Bahkan, kondisi itu semakin memburuk ketika pandemi Covid-19.

“Berdasarkan hasil riset Organization for Economic Co-Operaton and Development (OECD), kualitas hasil belajar kita terbilang rendah,” ungkap Tenaga Ahli Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Jawa Barat Dwi Joko Widianto membuka sesi diskusi di Sekretariat IKA UPI, Jumat (23/12/2022) sore.

Lebih lanjut Dwi mengungkap, dalam riset OECD tentang Programme for International Student Assessment (PISA) yang dipublikasikan pada 2018 itu, dari sekitar 79 negara yang diteliti, ranking literasi Indonesia menduduki peringkat ke-74. Sedangkan numerasi ranking ke-73, dan sains ranking ke-71.

“Hasil Asesmen Kompetenti Minimum (AKM) 2021, satu dari dua peserta didik belum mencapai kompetensi minimum literasi, begitu juga dua dari tiga peserta didik belum mencapai kompetensi numerasi,” papar Dwi.

Persoalan lain yang mengindikasikan krisis pembelajaran adalah tingkat kebekerjaan lulusan perguruan tinggi di Indonesia yang cukup rendah. Dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional 2019 diketahui sejak 2017 hingga 2019 tingkat keberkerjaan lulusan perguruan tinggi vokasi berada di bawah 50 persen, sedangkan perguruan tinggi akademik tidak mencapai 75 persen.

“Hal ini mengakibatkan empat dari lima perusahaan sulit mendapatkan lulusan yang siap kerja,” ungkapnya.

Dwi menambahkan, memasuki pandemi Covid-19, kondisi ini menjadi semakin parah. Riset Bank Dunia 2021 menyebutkan pandemi mengakibatkan waktu belajar efektif berkurang dan learning loss semakin besar. Hal ini mengakibatkan menurunnya kesejahteraan masyarakat.

Kurikulum Merdeka Sebuah Jawaban

Bagi Dwi, konsep merdeka belajar yang digulirkan Kemendikbudristek saat ini pada dasarnya merupakan sebuah paket perubahan yang melingkupi segala lini yang hendak dituntaskan.

“Merdeka belajar merupakan ‘obat’ yang diharapkan dapat menyembuhkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh dunia pendidikan. Ini sudah baik,” ungkap Dwi.

Namun, saking banyaknya ‘obat’ yang harus diminum dalam satu waktu, lanjut Dwi, hal ini menimbulkan kelambanan pada upaya pemulihan krisis yang terjadi. Kelambanan itu disebabkan oleh akseptabilitas daerah terhadap Program Prioritas Kemendikbudristek yang cenderung rendah, adanya krisis guru dan tenaga kependidikan, perbedaan pemikiran antara menteri dan aparatnya, serta kredivilitas platform Merdeka Belajar yang digulirkan Kemendikbudristek.

Dwi merekomendasikan sejumlah langkah dalam penerapan program Merdeka Belajar, baik yang bersifat strategis ataupun taktis. “Dalam tataran strategis, program Merdeka Belajar harus menjadi program prioritas nasional,” pungkasnya.

Staf Ahli Mensesneg RI sekaligus Ketua Yayasan Pendidikan Prima Cendekia Islami menyampaikan paparan melalui Zoom.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Sekretaris Negara sekaligus Ketua Yayasan Pendidikan Prima Cendekia Islami Dadan Wildan menyebut, untuk menyelesaikan masalah krisis pembelajaran ini Kurikulum Merdeka yang digulirkan Kemendikbudristek memiliki berbagai keunggulan.

“Keunggulan dari kurikulum merdeka antara lain kurikulum lebih sederhana dan mendalam,” ungkap Dadan.

Pada kurikulum ini, tambah Dadan, fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didi pada fasenya. Hal ini akan menjadikan proses belajar lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru dan menyenangkan.

“Kurikulum ini lebih merdeka, di mana peserta didik dapat memilih mata pembelajaran sesuai minat dan bakatnya,” kata Dadan dalam sesi diskusi yang digelar di Sekretariat IKA UPI tersebut.

Dalam pembelajaran, kata Dadan, guru akan mengajar sesuai tahapan pencapaian dan perkembangan peserta didik. Adapun sekolah, akan mendapatkan kewenangan dalam mengembangkan serta mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta dirinya sendiri.

Wakil Ketua Umum IKA UPI ini menambahkan, Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang relevan dan interaktif. “Pembelajaran melalui kegiatan proyek dalam kurikulum merdeka memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil Pelajar Pancasila,” papar Dadan.

Tantangan Kurikulum Merdeka

Penilaian senada datang dari Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat (KBB) Dadang A Sapardan. Dadang menilai Kurikulum Merdeka membawa warna baru dalam tata kelola pendidikan di daerah. Saat ini terdapat 29 satuan pendidikan yang telah mengimplementasikan Program Sekolah Penggerak di KBB.

“Kami di Dinas Pendidikan mempersilakan setiap sekolah untuk memilih, apakah menerapkan Kurikulum Merdeka atau tetap menggunakan Kurikulum 2013. Kurikulum Merdeka pada Program Sekolah Penggerak berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi literasi dan numerasi serta karakter,” ungkap Dadang.

Pelaksana Tugas Sekretaris Dinas Pendidikan KBB ini menjelaskan, merujuk pada Rapor Pendidikan 2022, tingkat literasi dan numerasi jenjang SD dan SMP di KBB masih belum memuaskan. Terkait literasi, sebanyak 540 SD dan 169 SMP masuk kategori “di bawah kompetensi minimum”. Terkait numerasi, sebanyak 674 SD dan 242 SMP memiliki kategori “di bawah kompetensi minimum”. Karena itu, pihaknya menyambut baik penerapan Kurikulum Merdeka untuk mendongkrak kompetensi peserta didik.

Meski begitu, Dadang menilai implementasi Kurikulum Merdeka memiliki sejumlah tantangan. Pertama, faktor keberhasilan sangat ditentukan oleh sejauh mana kesiapan guru. Di sini, guru dituntut belajar mandiri tentang Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) melalui Platform Merdeka Mengajar. Kedua, kesulitan anggaran untuk penyelenggaraan bimbingan teknis atau in house training mandiri.

Ketiga, minimnya pemahaman Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), pembelajaran berdiferensiasi, dan asesmen diagnostik. Pada saat yang sama, guru kurang percaya diri menjadi pengembang kurikulum. Dalam hal ini, butuh perubahan mind set guru terkait Kurikulum 2013 pada Kurikulum Merdeka.

“Kurikulum Merdeka tiadanya kriteria ketuntasan minimal (KKM). Ini menuntut kesiapan guru untuk menetapkan standar sendiri. Tentu ini bukan pekerjaan mudah. Belum lagi, masih banyak kurang pemahaman terkait penggunaan perangkat digital,” kata Dadang.(AAS)

Gelar Diskusi Publik Akhir Tahun, IKA UPI Bongkar Implementasi Kurikulum Merdeka

Leave a Reply